Jakarta, Renus.

Cicak versus buaya jilid dua, antara KPK vs Polri kian memanas. Kisruh pada jilid dua ini, diduga berawal ketika calon Kapolri tunggal, Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wal hasil, pelantikan BG sebagai Kapolri terpaksa diundur oleh Presiden Jokowi. Kemudian penetapan tersebut tak pelak lagi, berujung ditangkapnya wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto pada saat sedang menjemput anaknya di sekolah, kemudian menyusul wakil ketua KPK, Adnan dilaporkan ke Bareskim Mabes Polri dan Ketua KPK, Abraham Samad pun tak ayal dilaporkan ke KPK.

Meski telah ditangkap Polri, BW kemudian dibebaskan kembali, kemudian BW mengajukan pengunduran diri sebagai wakil Ketua KPK. Pengunduran diri BW, oleh berbagai pihak ditanggapi sebagai sikap yang gentelmen. Tetapi sikap yang sama tidak ditunjukkan BG, meski BG telah ditetapkan sebagai tersangka.

Adanya perseteruan tersebut, Kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (31/1), dibanjiri oleh sejumlah masyarakat yang tergabung dari sejumlah elemen seperti LSM, seniman, mahasiswa serentak untuk mendukung KPK untuk memberantas korupsi, kolusi dan Nepotismes dengan menggelas ‘Panggung Rakyat Anti Korupsi’ dengan tema yang diusing ‘Panggyng Rakyat, Save KPK, Save Indonesia’.

Meski hujan yang mengguyur kota Jakarta dan beberapa wilayah lain rupanya tak menyurutkan semangat masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dalam acara ‘Panggung Rakyat Antikorupsi’.

Dari pantauan, hujan cukup deras di lokasi. Meski begitu, masyarakat masih terus berdatangan untuk mendengarkan lantunan lagu dari para seniman yang menyuarakan antikorupsi. Selain musik, ada juga orasi dari para mahasiswa berbagai perguruan tinggi dan aktivis masyarakat lainnya.

Salah satu di antaranya disampaikan anggota Lembaga Pers dan IT Pengurus Pusat, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Guche Montero.

Dalam orasinya, Guche menyampaikan bahwa masyarakat yang merupakan gerakan solidaritas ‘SAVE KPK’ akan tetap mendukung KPK dalam memberantas berbagai kasus korupsi yang makin merajalela di Tanah Air ini.

Dengan suara lantang, Guche mempertanyakan sikap Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang dinilai tidak tegas dengan kondisi saat ini, terlebih dengan adanya kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK.

“Presiden seharusnya bersikap tegas terhadap upaya pemberantaan korupsi yang saat ini gencar dilakukan KPK,” kata Guche.

Guche menegaskan, semua elemen masyarakat siap berada di barisan terdepan untuk menjaga KPK agar terus gencar membasmi korupsi. “Segera selesaikan kasus-kasus korupsi, termasuk BLBI dan Century. Save KPK, Save KPK, Save KPK,” teriak Guche.

Sementara, Angelo Wakekako Prsidium dari Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) hadir memberi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, sabtu (31/1).

Dari atas panggung, Ia menyampaikan orasi politiknya di hadapan para aktivis dan mahasiswa yang hadir dalam gelaran acara panggung rakyat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan mengeluarkan nada lantang, Dia menegaskan bahwa lembaga negara itu tetap konsisten menjalankan tugas pokoknya dalam memberantas kasus-kasus korupsi di negeri ini. Dengan tidak mudah terpengaruh dan terjebak dengan perseturuan dua instansi negara antara KPK vs Polri.

Dirinya meyakini, bahwa lembaga seperti KPK masih mampu melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus korupsi di negeri ini.

Angelo meminta, lembaga anti korupsi itu segera menyelesaikan kasus besar antara lain, adalah kasus BLBI dan Century yang dianggap sudah terlalu lama diproses namun belum ada kejelasan.

Sebelumnya, Jumát (23/1), Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi gelar aksi mendukung Polri di kawasan Monas, Jakarta Pusat, massa memaksa meminta ketemu dengan Presiden Jokowi dan mendesak agar Jokowi segera melantik BG sebagai Kapolri.

Ketua Dewan pimpinan Pusat Partai amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mulyadi berharap, agar  Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap atas polemik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI. Semakin lama tindakan diambil, deligitimasi kekuasaan presiden pun akan terjadi.

“Stop kualitas idol, segera bertindak! Jika ada persoalan politik buying time, tidak ada kejelasan dan pola komunikasinya kurang mantap, efek negatifnya ada deligitimasi figur presiden dan ini sudah arah ke sana,” kata Viva, Sabtu (29/1).

Viva tak meminta Presiden untuk membela siapa pun. Dia hanya berharap agar Presiden mengambil langkah sesuai koridor hukum yang ada. Apabila hal itu dilakukan, dia yakin rakyat Indonesia akan mendukung Presiden Jokowi 100 persen.

Namun, Viva melihat yang saat ini terjadi para pendukung Presiden Jokowi justru berbalik arah meragukan keberanian Jokowi dalam menghadapi kasus ini. Tekanan Jokowi oleh partai politik, sebut Viva, akan semakin melunturkan kepercayaan para pendukung.

“Maka sebagai Presiden, sebagai kepala pemerintahan harus tegas, ksatria, patriot dan mampu tanggung risiko sesuai tanggung jawab. Karena kalau tidak, akan terjadi perubahan konfigurasi dalam waktu dekat,” ucap Viva. (R-01*)